Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE;Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Peta dan Data Dalam Program Jakarta Satu. Bhumandala Kanaka Award 2018Penghargaan tingkat Provinsi se-Indonesia dari Badan Informasi Geospasial ini dianugerahkan kepada DKI Jakarta karena telah berhasil membangun simpul jaringan dengan baik dan aktif, serta mengikuti sistem referensi geospasial Innovation Award 2019Penghargaan untuk mendukung industri Geospasial atas inovasi dalam implementasi GIS Geographic Information System untuk mendukung kebijakan Satu Peta Indonesia, yang diselenggarakan oleh Esri Indonesia.
KegiatanPeninjauan Kembali dilakukan untuk melihat kinerja rencana tata ruang di Provinsi DKI Jakarta yang terdapat dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan laporan dan gambaran terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, masukan dan saran terhadap tata ruang di Provinsi DKI
Setiapkota memiliki rencana tata gunanya masing-masing. Sebagai contoh kota Jakarta. Penggunaan ruang DKI Jakarta sudah diatur dengan kebijakan gubernur melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) sejak 1965. Perencanaan pertama, Rencana Induk 1965-1985, mengatur pengembangan kota ke segala arah dalam radius 15 kilometer dari Monas.
. 89 20 204 158 423 101 465 430
cara cek zonasi tata kota dki jakarta